Kisruh di Dinas Satpol-PP dan Damkar, Fraksi PKB Minta Walikota Bersikap

Mediatotabuan.co, Kotamobagu – Terkait kisruh di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dan Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Kotamobagu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), meminta agar Walikota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara, bersama Wakilnya Nayodo Koeniawan SH, untuk segera menyikapinya.

“Kami (FPKB), berpendapat bahwa Pemkot dalam hal ini Walikota dan Wakil Walikota sudah harus menyikapi persoalan di Di Dinas Pol-PP dan Damkar,” kata Ketua FPKB, Jusran Deby Mokolanut (JDM).

Pasalnya, Menurut Jusran, jika melihat kondisi kisru di Dinas Ssatpol-PP dan Damkar Kota Kotamobagu, yang malakukan aksi beberapa waktu lalu adalah sebagian besar yang bertugas di dinas tersebut.

“Dengan melihat seperdua dua lebih yaitu 58 Pol-PP dan Damkar menyampaikan aspirasi berarti ada yang salah dalam manajemen di dalam,” ujarnya.

Untuk itu, Ia berpendapat bahwa :

1. Walikota dan Wakil Walikota sudah harus mengevaluasi kepemimpinan dinas dimaksud.
2. Memberikan kewenangan pada sekot untuk melakukan upaya perbaikan managemen di Dinas Pol-PP dan Damkar.
3. Melalui Walikota sebagai pembina kepegawaian kemudian Sekot sebagai panglima ASN dan Asisten 1 bersama Badan Kepegawaian Pendidkan dan Pelatihan (BKPP), melakukan diagnosa managerial di Dinas Satpol-PP dan Damkar, untuk kemudian diurai dan dilakukan re managerial khususnya yang menyangkut disiplin anggota yang tidak bertentangan dengan aturan dan regulasi yang ada.
4. Mengaktifkan lagi 58 anggota Pol-PP dan Damkar yang menyampaikan aspirasi dalam kerangka menjalankan Tupoksi dan penguatan managemen serta pembinaan beserta hak-haknya yaitu SK THL dan Honornya.
5. Mencabut dan menghentikan segala kebijakan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan menabrak aturan baik secara administratif maupun instruksi lisan khusus Pol-PP dan Damkar sampai ada managemen yang sudah dikaji secara konprehensif diberlakukan lagi.

“Hemat kami jika pimpinan daerah tidak melakukan evaluasi kepemimpinan di Dinas Satpol-PP dan Damkar serta pengendalian, hanya akan membuat Pemerintah dibuat pusing kedepan,” tukasnya.

Sebelumnya, puluhan personil Satpol-PP dan Damkar Kotamobagu, menggelar aksi di kantor DPRD Kota Kotamobagu, terkait sejumlah kebijakan di dalam dinas tersebut seperti sholat berjamaah Magrib, Isya, dan Subuh di masjid yang telah ditentukan dan jika tidak akan dipotong gaji mereka sebesar 1 persen dari Rp 1.500.000, Tupoksi Satpol-PP dan Damkar.

(Gito)