oleh

Komisi III DPRD Bolmong, Minta Disnaker Cepat Fasilitasi Korban Diduga Kecelakaan Kerja Conch

Mediatotabuan.co, Bolmong – Laporan LSM Gempur terkait dugaan kecelakaan kerja salah satu karyawan Conch Bolaang Mongondow, ditanggapi Pimpinan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolmong, Supandri Damogalad SIP.

Menurutnya, perusahaan Conch harus segera menindaklanjuti laporan LSM terkait dengan dugaan kelalian pihak perusahaan terhadap keselamatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, akibat kecelakaan kerja sebagaimana diatur pada UU nomor 13 tentang tenagakerja.

“Apa terlebih ini terjadi hampir dua bulan lalu, akan tetapi belum ada tindakan real dari pihak perusahaan,” tegas Supandri, Selasa (8/9).

Dikatakan, DPRD Bolmong melalui Komisi III, yang merupakan mitra kerja dinas terkait akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), dengan pihak-pihak terkait.

“Kami akan undang pihak-pihak terkait atas persoalan ini, dan meminta agar diselesaikan secepatnya,” tegasnya lagi.

Dia mengungkap, bukan hanya kejadian di Conch, sebab ada laporan masyarakat beberapa perusahaan beroperasi di Bolmong, diduga tidak melaksanakan aturan-aturan yang tertuang dalam UU nomor 13 tahun 2003.

“Agar perusahan taat terhadap aturan yang ada, sebab keselamatan dan kesehatan kerja harus menjadi utama, bukan sekedar perusahan mencari keuntungan,” ungkapnya.

Dikatakan, Disnaker Bolmong juga harus tegas atas penerapan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di setiap perusahan, sebab hal itu merupakan proses suatu kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam pekerjaan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, dan keamanan.

“Nah, apakah pemerintah daerah telah memastikan bahwa perusahan-perusahan yang beraktivitas di Bolmong, sudah berdasarkan ketentuan yang dituangkan dalam Prosedur K3,  yang harusnya disosialisasikan agar dipahami karyawan, demi keselamatan kerja,” tanya Supandri.

Ditambahkan, perusahan harus menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 yang benar, sebab SOP tersebut merupakan set instruksi yang dibuat untuk membantu karyawan melakukan suatu tindakan atau proses kerja. Tujuan SOP ini untuk efisiensi, keseragaman kualitas output dan kinerja, sekaligus menghindari miskomunikasi dan kegagalan.

“Bila SOP dijalankan dengan benar, maka kecelakaan kerja sangat kecil kemungkinan terjadi. Namun, kami mendengar sudah beberapa kali kejadian kecelakaan di perusahan yang dilaporkan ke instansi teknis atau DPRD, hal ini harus diseriusi,” tegas Supandri lagi.

Ditegaskan, bila Komisi III akan gelar RDP, untuk mengungkap dugaan kejanggalan terjadi, apakah kecelakaan saat kerja adalah human error atau manajemen error. Karena bila ikuti standar K3, tidak mungkin ada orang jatuh dari ketinggian, sebab standar kerja di ketinggian di atas 1,8 meter, maka harus mengenakan Alat Pelindung Diri (APD), diantaranya full body harness.

“Kenapa ada pekerja yang jatuh dari ketinggian, ini harus diungkap jangan-jangan Prosedur K3 diabaikan, atau karyawan tersebut belum ada sertifikat K3,” tanya Supandri.

Ditegaskan lagi, sudah menjadi kewajiban perusahan apabila ada karyawannya yang kecelakaan saat kerja, atau terganggu kesehatannya selama kerja, sebab sebelum ditandatangani kontrak kerja antara perusahan dan karyawan, harus ada medical cek up dulu.

“Itu semua kewajiban perusahan, apalagi kecelakaan kerja ada hitungan yang menjadi tanggungan perusahan. Ini yang akan kita buka di RDP,” tegasnya lagi.

Diketahui, LSM Gempur melapor ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bolmong Senin (7/9), karena dugaan telah terjadi kecelakaan kerja salah satu karyawan Conch Juli lalu, dan mengakibatkan sebagai salah satu jarinya harus diamputasi. Disnakertrans Bolmong, berjanji akan fasilitasi laporan tersebut ke Conch untuk mediasi mencari jalan keluar.

Informasi dirangkum, karyawan tersebut belum mendapat santunan dari pihak perusahan.

 

(fahmi)

 

Komentar