oleh

PUPR Minta Pendampingan Hukum Kejari Kotamobagu

mediatotabuan.co, Kotamobagu – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kotamobagu, tahun ini kembali akan meminta pendampingan hukum Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu.

Kepala Dinas PUPR Kotamobagu, Claudy Mokodongan, saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan pendampingan hukum tersebut adalah permintaan dari Dinas PUPR Kotamobagu seperti tahun sebelumnya.

BACA JUGA:  Kejari Kotamobagu Siap Pendampingan Hukum Bila Diminta

“Pada 2020 PUPR meminta pendampingan hukum ke kejaksaan dan tahun ini (2021), kami akan kembali meminta pendampingan hukum,” ungkapnya, Kamis (21/1).

Lanjutnya, pendampingan tersebut sebagai sarana konsultasi PUPR terkait ketentuan hukum.

“Sebagai sarana konsultasi, baik meminta pendapat dan saran terkait persoalan administrasi dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas PUPR Kotamobagu, apa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak,” akunya.

Claudy juga menambahkan pendampingan tersebut guna untuk meminimalisir pelanggaran hukum yang akan terjadi di kemudian hari.

“Ini juga demi meminimalisir pelanggaran hukum dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh PUPR,” tambahnya.

Pada 2020 ada 7 proyek fisik PUPR yang mendapat pendampingan hukum Kejari Kotamobagu, diantaranya pembangunan akses jalan menuju perkuburan Raja Loloda Mokoagow, pemeliharaan berkala pelataran terminal Serasi, rehabilitasi pemeliharaan jalan masuk dan pelataran puskesmas Gogagoman, pemeliharaan berkala jalan Ade Irma, rehabilitasi pembangunan talud penahan tebing jalan Amakae, rehabilitasi pemeliharaan berkala jalan pangan Desa Poyowa Besar.

Peliput: Adri Damongi
Redaktur: Gito Simbala

Komentar