oleh

Dianggap Ketat, Bupati Pertanyakan SIPD Kepada BPK

mediatotabuan.co, Manado – Dalam sesi dialog pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sam Sachrul Mamonto SSos, mempertanyakan SIPD kepada BPK-RI yang dianggap terlalu ketat, Selasa (30/3).

Rakor yang dihadiri para kepala daerah se-Sulut ini, dilaksanakan aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, dan dibuka Gubernur Olly Dondokambey SE.

Dalam Rakor tersebut, Bupati Boltim, didampingi Wakil Bupati (Wabup) Oscar Manoppo SE MM.

Gubernur Olly Dondokambey dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan peluang bagi para kepala Daerah untuk menerima masukan dari narasumber terpercaya terkait pengawasan intern keuangan dan pembangunan daerah.

“Jadi kebanggaan kita disini karena yang hadir di sini para pengambil keputusan yang tentunya para stakeholder dalam pengawasan baik internal maupun eksternal,” kata Gubernur.

Gubernur berharap, lewat kegiatan ini, komitmen dari setiap kepala daerah dalam memajukan Sulut bisa berjalan dengan baik. “Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat publik di Provinsi Sulut sesuai arahan dan komitmen, bisa berjalan dengan baik,” harap Gubernur.

“Terkait dengan pembangunan di Daerah Sulut, kita ketahui bahwa sektor pariwisata yang menjadi primer mover terhadap sektor-sektor strategis lainnya, begitu juga dengan sektor pertanian,” terang Gubernur.

Sementara itu, Bupati Boltim berpendapat bahwa kegiatan ini sangat baik untuk perkembangan sektor wisata kedepan. Apalagi Boltim merupakan salah satu daerah di Sulut yang kaya dengan potensi pariwisata.

“Tentunya dengan dengan kesamaan langkah pengawasan APIP terhadap akuntabilitas bisnis pemulihan sektor pariwisata,”  imbuh Bupati.

Tidak hanya itu, dalam sesi dialog, Bupati juga sempat menanyakan kepada pihak BPK terkait Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dianggap terlalu ketat.

Terinformasi, yang hadir pada kegiatan ini antara lain, Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata, Gubernur Sulut, Wakil Gubernur Sulut, Deputi BPKP Bidang Investigasi Agustina Arumsari, Inspektur I Inspektorat, Jendral Kemendagri Bachtiar Sinaga, Sekdaprov Sulut serta seluruh Kepala dan Wakil Kepala Daerah se Sulut.

(*)

Komentar