oleh

Sekda Boltim: Terbitnya PP Nomor 11 Tahun 2021, Mencerminkan Keseriusan Pusat Terhadap BUMDes

mediatotabuan.co, Kotamobagu – Untuk meningkatkan kapasitas tata kelola keuangan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek), Tata Kelola Keuangan Bumdes, Selasa (6/4).

Bimtek Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi (SIA), yang dilaksanakan di Hotel Sutan Raja Kotamobagu ini, dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim, DR Ir Sonny Warokka, didampingi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Priyamos SH.

Pada kegiatan yang dihadiri aparat perwakilan desa di Boltim ini, menghadirkan narasumber salah satu perwakilan BPKP Sulut, Mudzakir.

Dalam sambutan Bupati Boltim, Sam Sachrul Mamonto, dibacakan Sekda Sonny Warokka mengatakan, guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Bumdes, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boltim, melalui instansi teknis, mengadakan Bimtek ini.

“Sehingga mampu mengelola BUMDes menjadi motor utama penggerak majunya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Lanjutnya, dalam mengelola BUMDes agar dapat memiliki nilai ekonomis serta mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, dengan menggali dan mengelola potensi yang ada di desa.

“Sehingga mempunyai nilai ekonomis dan menghasilkan income yang besar bagi desa itu sendiri,” kata Sonny.

Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan kepada pemerintah desa termasuk masyarakatnya, agar dapat memperhatikan BUMDes.

“Apalagi pada tanggal 2 Februari kemarin telah diterbitkan PP Nomor 11 khusus mengatur BUMDes. Hal ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Pusat terhadap BUMDes, tentu sekaligus menjadi warning bagi Pemerintah Desa dan pengelola BUMDes untuk tidak main-main,” ujarnya.

“Saya juga ingatkan kepada DPMD dan Inspektorat, serta seluruh tenaga pendamping Desa profesional, agar dapat melakukan pendampingan dan pengawasan, serta terus lakukan evaluasi atas pengelolaan BUMDes,” imbau Sekda.

Pada kesempatan itu, Sekda juga berharap kepada seluruh peserta untuk serius dalam mengikuti Bimtek. Seluruh materi dari narasumber sebisa mungkin dipahami, dicerna dengan baik, dan diaplikasikan dalam pengelolaan BUMDes di Desa masing-masing.

“Jangan sampai acara ini hanya untuk menggugurkan kewajiban saja, tanpa ada manfaat yang kita dapat khususnya tata kelola keuangan BUMDes,” kata Sekda menandaskan.

Sementara itu, BPKP Sulut, Mudzakir menerangkan bahwa fokus BPKP di daerah adalah mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah dan desa.

Untuk itu, Bumdes sebagai tulang punggung desa, BPKP memberikan konsultasi pengelolaan keuangan, salah satunya dengan membuat aplikasi sederhana, yaitu Sistem Informasi Akuntansi (SIA).

“Diharapkan dengan kegiatan Bimtek ini, tata kelola keuangan BUMDes di Boltim akan lebih baik, yakni pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan,” ujar Mudzakir.

(*)

Komentar