by

DPRD Bolsel Gelar Paripurna Penetapan Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD

mediatotabuan.co, Bolsel – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), menggelar paripurna pembicaraan tingkat II penetapan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 di ruang sidang paripurna, Jumat (4/06).

Paripurna ini dihadiri Bupati Bolsel Iskandar Kamaru dan Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid, dan dipimpin Ketua DPRD Arifin Olii, serta diikuti 14 dari 20 anggota DPRD Bolsel.

Dalam sidang paripurna ini, tiga fraksi yang ada di DPRD Bolsel, menyepakati Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD 2020 ini untuk ditetapkan menjadi Perda.

Anggota Banggar DPRD Bolsel, Zulkarnain Kamaru menyampaikan laporan hasil kerja Banggar beserta catatan dan rekomendasi dalam rapat paripurna ini.

Ketua Komisi II ini menegaskan, agar pengguna anggaran selalu mengedepankan ketaatan kepada asas pengelolaan keuangan sesuai regulasi yang ada.

“Pengelolaan ekonomi yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan bermanfaat bagi masyarakat,” ucap Zulkarnain.

Dia juga merekomendasikan ke pihak eksekutif agar realisisasi serapan APBD lebih berfokus kepada kesejahteraan rakyat.

“Eksekutif harus meningkatkan target dan investasi daerah, membangun akses padat karya, lapangan kerja dan beasiswa untuk pelajar,” tuturnya.

Zulkarnain juga menjelaskan, soal stunting di Bolsel. Menurutnya, penekanan angka stunting adalah tugas bersama antara Pemkab dan DPRD Bolsel.

“Upaya pemerintah daerah dalam menekan angka stunting di Bolsel kami apresiasi. Hal itu terbukti dengan menurunnya angka stunting dari tahun-ke tahun,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Bolsel Iskandar Kamaru dalam sambutannya mengatakan, Pemda sangat memperhatikan mencermati dan membuat setiap saran, kritik, pendapat dan penilaian fraksi-fraksi DPRD Bolsel, terhadap substansi materi Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020.

“Persetujuan DPRD pada babak akhir dalam siklus pengeloaan keuangan APBD 2020 ini, merupakan bentuk sinergitas yang kokoh antara legislatif dan eksekutif,” ucapnya.

Untuk itu lanjutnya, atas dasar laporan keuangan yang semakin baik dari tahun ke tahun, BPK-RI telah memberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara tujuh kali berturut-turut.

Output yang kita hasilkan hingga saat ini merupakan bahan penilaian tersendiri oleh publik dan tolak ukur atas kinerja kita semua,” katanya.

Ia menambahkan, terkait dengan hasil audit terhadap laporan keuangan BPK, maka pemerintah daerah menginstruksikan kepada para kepala OPD agar proaktif dalam menindaklanjuti hal itu.

“Catatan rekomendasi BPK dari tahun 2020 maupun tahun-tahun sebelumnya, begitu pula untuk tahun yang akan datang, jangan sampai ada temuan yang sifatnya berulang. Taat asas dan aturan itu kuncinya,” tutupnya.

Turut hadir Sekda Arvan Ohy, jajaran OPD dan camat serta sangadi se-Bolsel.

 

 

adve/Ical Pulumoduyo

Comment