mediatotabuan.co, Boltim – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boltim menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Selasa (9/11).
Penandatanganan NPHD tersebut terkait biaya honor dan operasional Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) KPU Boltim pada Pilkada serentak 2020 yang sempat tertunda dibayarkan.
Kepala Badan Kesbangpol, Hendra Tangel mengatakan bahwa proses pencairan dana hibah ini sudah bisa dilakukan, dengan melengkapi berbagai persyaratan administrasi yang dibutuhkan.
“Setelah penandatanganan NPHD, selanjutnya proses pencairan akan bisa langsung dilakukan dan tidak memakan waktu yang lama apabila seluruh persyaratan sudah terpenuhi, dan untuk proses penyaluran seluruhnya sudah kewenangan pihak KPU Boltim,” katanya.
Sementara itu Ketua KPU Boltim Jamal Rahman mengatakan dengan adanya penandatangan NPHD, pihaknya merasa lega, karena tentunya akan melunasi tanggung jawab terhadap penyelenggara Ad Hoc yang bertugas di Pilkada 2020.
“Sebelumnya pihak kami sudah mengajukan pencairan dana hibah ini di pemerintahan sebelumnya akan tetapi ditolak, dan akhir tahun 2021 ini kami bersyukur pengajuan kami diterima oleh Pemkab Boltim,” kata Jamal.
Jamal menambahkan bahwa dirinya sangat berterima kasih kepada Pemkab Boltim atas digelarnya penandatangan NPHD ini.
“Kami sangat berterima kasih kepada Pemkab Boltim atas terlaksananya penandatanganan NPHD ini, khususnya Bupati Sam Sachrul Mamonto yang sudah menyetujui penganggaran dana hibah ini di APBD-P 2021, setelah sebelumnya di APBD induk Kabupaten Boltim sempat terkendala dengan minimnya anggaran yang ada,” tutupnya.
Peliput: Adri Damongi
Redaktur: Gito Simbala
Comment