by

DPRD Bolsel Paripurnakan Dua Ranperda

mediatotabuan.co, Bolsel – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), menetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), Selasa (30/11).Kedua Ranperda tersebut yakni Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024, dan Ranperda Penanggulangan Kemiskinan.

Pimpinan DPRD Bolsel, saat menerima dokumen Ranperda dari Ketua Bapemperda. (Foto: Diskominfo Bolsel)

Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Bolsel, Sunardy Kadullah, mengatakan program pembentukan Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan berdasarkan kesepakatan pemerintah daerah dan DPRD.

“Berdasarkan Perda nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib pasal 52 bahwa, salah satu tugas dan kewenangan Bapemperda yakni menyiapkan Ranperda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan anggota melalui program prioritas yang telah ditetapkan,” ujar Sunardy.

Wakil Bupati Bolsel, Deddy Abdul Hamid, saat menyampaikan apresiasi kepada DPRD Bolsel. (Foto: Diskominfo Bolsel)

Dia menuturkan, dari dua Ranperda yang diparipurnakan hari ini, satu di antaranya merupakan inisiatif DPRD Bolsel, yakni Ranperda penanggulangan kemiskinan. Lanjutnya, tema kemiskinan merupakan masalah yang begitu kompleks yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak.

“Upaya pemerintah daerah dalam mengentaskan kemiskinan dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif. Data BPS menyebutkan tahun 2018 kemiskinan berada di angka 13,70 persen dan pada 2020 ialah 12,77 persen. Ini artinya telah terjadi penurunan kemiskinan yang signifikan,” katanya.

Nampak suasana rapat peripurna DPRD Bolsel terkait dua Ranperda. (Foto: Diskominfo Bolsel)

Sunardy menambahkan, sedangkan terkait pembentukan Ranperda dana cadangan untuk membiayai penyelengaraan Pilkada 2024 tujuannya supaya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sementara itu, Wakil Bupati Bolsel, Deddy Abdul Hamid, mengatakan pembentukan Ranperda dana cadangan Pilkada 2024 ini diprakarsai oleh pihaknya. Kata dia, supaya memiliki landasan formil untuk menjadi peraturan daerah.

“Pemerintah daerah berinisiatif untuk mengantisipasi pilkada 2024, di mana dana kita alokasikan secara bertahap selama 2-3 tahun. Kami bersyukur Ranperda ini dapat ditetapkan. Untuk itu kami berharap Pilkada dapat terlaksana dengan baik serta tidak membebani ABPD,” tandasnya.

 

Advetorial/Ical Pulumoduyo

Comment