by

Posko THR Disperinaker Kotamobagu Terima Satu Aduan

mediatotabuan.co, Kotamobagu – Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kotamobagu, menjelang hari raya Idul Fitri 1443 Hijiriah, membuka Posko Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum atas Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan.

Posko yang terletak di kantor Disperinaker Kotamobagu, di Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur ini, menerima satu aduan terkait dengan pembayaran THR dari buruh salah satu perusahaan di Kota Kotamobagu.

Aduan tersebut, langsung ditindaklanjuti Disperinaker Kotamobagu, dengan memfasilitasi dan memediasi kedua bela pihak.

Hal ini, diungkapkan Kepala Disperinaker Kotamobagu, Johan Sofian Boulu, melalui Kepala Bidang (Kabid) Tenaga Kerja (Naker), Chandra Saiman, saat dikonfirmasi mediatotabuan.co, Kamis (19/05/2022).

“Iya, selama Posko Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum atas THR Keagamaan dibuka sejak pertengahan bulan suci Ramadhan 1443 Hijiriah hingga usai lebaran Idul Fitri, posko menerima satu aduan tekait pembayaran THR,” ungkapnya.

“Dan kita langsung tindaklanjuti aduan tersebut, dan Alhamdulillah, persoalan THR yang adukan dibayarkan sebelum lebaran,” tambahnya.

Namun, Chandra Saiman merahasiakan baik buruh yang mengadu (pelapor) maupun perusahaan yang diadukan (terlapor) di posko tersebut.

Posko yang terletak di kantor Disperinaker Kotamobagu, di jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Kotobangon, Kecamatan Kotamobagu Timur ini, dibuka sejak 12 April 2022 lalu.

Kepala Disperinaker Kotamobagu, Johan Sofian Boulu mengatakan, Posko Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum ini bertugas untuk memberikan pelayanan konsultasi pembayaran THR dan penegakan hukumnya.

Diinformasikan Posko THR Keagamaan ini, dibuka sejak Rabu 12 April 2022 hingga Kamis 12 Mei 2022. Pelayanan posko ini juga dilakukan secara daring melalui poskothr.kemnaker.go.id.

Selain itu, terkait dasar hukum pembayaran THR mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Disebutkan dalam 2 aturan tersebut, THR wajib dibayarkan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Apabila perusahaan terbukti tidak mematuhinya, maka akan terkena sanksi berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh produksi, serta pembekuan usaha.

 

Penulis: Gito Simbala

Comment