SULUT – Akhir-akhir ini, sejumlah narasi menyudutkan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Yulius Selvanus, mulai bermunculan. Melihat hal itu, Juru Bicara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, Denny Mangala angkat bicara dan ‘Pasang Badan’ menangkis narasi tersebut.
Pasalnya, narasi-narasi yang keluar baik di media sosial maupun pemberitaan tersebut, dinilai tidak rasional lagi, dan cenderung menyerang pribadi Gubernur Sulut.
Menurut Pelaksana Harian (Plh) Kepala Diskominfo Sulut, Denny Mangala, tudingan miring seperti “pencitraan”, maupun kritik terkait pengangkatan staf khusus dan kondisi infrastruktur jalan yang rusak harus dilihat secara proporsional dan bijak.
“Seluruh elemen masyarakat Sulut perlu memahami bahwa kebijakan dan arah pembangunan Gubernur YSK tertuang dalam RPJMD Sulawesi Utara 2025-2029 yang tertuaang dalam Perda Nomor 2 tahun 2025, dimana dalam RPJMD tersebut berisi program kerja untuk 5 tahun kedepan, apa yang akan dilakukan setiap tahun tergambar dalam dokumen perencanaan tersebut,” kata Mangala.
Lanjutnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, dilantik pada tanggal 20 Februari 2025. Dimana saat pelantikan, APBD Provinsi Sulut 2025 baru mulai berjalan dan terjadi dinamikan akibat kebijakan Efisiensi Nasional yang mengharuskan Pemprov Sulut melakukan penyesuaian anggaran.
“Tapi, Bapak Gubernur mampu menerapkan strategi yang taktis, sehingga tanpa APBD, paling tidak Warga pulau Gangga dan Talise di bisa menikmati listrik selama 24 jam dan bahkan atas perjuangan Bapak Gubernur, Kementetian Desa akan membangun listrik 1 kali 24 jam di Desa desa di Pulau Talaud,” jelasnya.
Lanjutnya, sejak dilantik, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut, sudah mulai kelihatan hasil kebijakannya, meskipun anggaran terbatas akibat efisiensi.
“Berbagai bantuan yang mengalir ke Masyarakat seperti Alat alat pertanian, perikanan, pangan murah dan bantuan pangan masyarakat serta bantuan lainnya merupakan upaya perjuangan Gubernur YSK kepada Pemerintah Pusat melalui berbagai Kementerian sehingga bisa dinikmati masyarakat Sulut,” tuturnya.
Bahkan Denny Mangala menilai, sejak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut dilantik dan berkerja, tingkat inflasi masih terjaga dan ekonomi tumbuh positif.
“Ekonomi tumbuh positif yang mampu menciptakan geliat ekonomi masyarakat makin dinamis, termasuk soal keamanan dan kenyamanan hidup tetap terjaga dan sangat kondusif,” tambahnya.
Sementara itu, Pembangunan fisik baru akan berjalan setelah Pemerintah Pusat (Kemendagri) menyetujui Perda Perubahan APBD tahun 2025 yang baru dilakukan beberapa hari yang lalu.
Akibatnya, intensitas untuk turun ke lapangan untuk mengunjungi masyarakat masih terbatas. Hal ini dikarenakan langkah yang dilakukan Gubernur YSK saat ini masih difokuskan pada penataan sistem, evaluasi program, koordinasi Lintas sektor terhadap semua permasalahan daerah, walaupun ada kesempatan kesempatan tertentu Gubernur YSK berkunjung ke masyarakat.
Demikian halnya Gubernur YSK secara intensif memperjuangkan alokasi anggaran Program Pusat bagi Sulawesi Utara. Hal ini menurut Mangala dilakukan karena anggaran Daerah sangat terbatas. Tanpa dukungan pusat, kita tidak dapat mewujudkan lompatan pembangunan.
“Bersyukur kepada Tuhan saat ini dukungan Pusat mulai mengalir di Sulawesi Utara, seperti Perluasan Hub Port Bitung, Pembangunan SMA Taruna Nusantara yang sementara berlangsung di Langowan, Pembangunan Rumah Sakit di Bolsel, Pembangunan sarana dan prasarana lainnya serta berbagai bantuan yang menyentuh langsung masyarakat,” urai Denny Mangala.
Terkait pengangkatan staf khusus, Denny Mangala menegaskan hal itu merupakan kebijakan yang sah dan bertujuan mendukung efektivitas kerja Gubernur dalam menjalankan fungsi koordinasi, komunikasi publik, dan percepatan kebijakan strategis daerah.
Staf khusus yang ada saat ini sangat efektif dalam menopang kinerja Pemerintah Daerah. Dengan latar belakang Pengalaman, Pendidikan, dan kompetensi yang dimiliki masing masing, staf khusus tentu menjadi kekuatan bagi peningkatan kinerja Organisasi Pemprov.
Eksistensi staf khusus bukan baru kali ini, sudah beberapa Gubernur dan bahkan Kabupaten, memiliki staf khusus demikian juga di tingkat Kementerian.
“Setiap pimpinan daerah memiliki hak prerogatif dalam menata struktur pendukungnya, selama sesuai aturan. Staf khusus membantu mempercepat respons dan memperkuat jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat,” ungkap Denny Mangala.
Menutup keterangannya, Denny Mangala mengajak masyarakat untuk menyaring informasi secara bijak dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang menyesatkan.
“Mari berikan kesempatan kepada Bapak Gubernur untuk bekerja membangun Sulawesi Utara. Kalaupun masih ada perbedaan perbedaan pandangan politik, bawalah itu dalam nuansa demokratisasi dan jangan mengganggu jalannya pemerintahan dan pembangunan. Gubernur bekerja dengan visi yang jelas: membangun Sulawesi Utara yang maju, merata, dan berkeadilan. Mari kita dukung bersama langkah-langkah strategis pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat,” pungkas Denny Mangala.***
Comment