Victor Mailangkay Ungkap Dugaan Pemilik Kapal Gunakan BBM Bersubsidi

SULUT – Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay, menyambut tim Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Bareskrim Mabes Polri.

Victor mewakili Gubernur Sulut Yulius Selvanus, melakukan audiensi di ruang FJ Tumbelakan Kantor Gubernur Sulut, Selasa (4/11/2025).

Salah satu yang menarik dalam pembahasan yakni Tata Kelola Perikanan Tangkap Nasional.

Victor mengungkap data kepulauan Sulut yang memiliki 353 pulau terbentang pada garis pantai sepanjang 2.442 km serta luas wilayah laut 5 juta Ha.

“Sulut menjadi wilayah strategis potensi ikan lestari yang pertahunnya mencapai hampi 1,84 juta ton,” ungkap Victor Mailangkay.

Beberapa data juga diungkap seperti praktik culas para pemillik kapal, Mahalnya pemasangan Vessel Monitoring System (VMS).

“Ini sangat merugukan nelayan kecil dan menggerus potensi pendapatan negara,” ungkap Victor.

Baca Juga: Bersama Menteri KKP, Gubernur YSK Ungkap Ada Ketimpangan PAD Kelautan Minim

Sementara, visi misi Gubernur YSK kata Victor, adalah melindungi nelayan kecil demi kesejahteraan berkelanjutan. 

Sehingga, Wagub Victor Mailangkay berharap kolaborasi ini akan memperkuat sinergitas pusat dan daerah, serta tata kelola perikanan Sulut akan semakin optimal.

“Dengan begitu, mendukung kemajuan daerah dan bangsa, sekaligus menjaga keberlanjutan sektor kelautan perikanan,” tuturnya.

Informasi dirangkum, peserta audiens dari Direktur Usaha Penangkapan Ikan Ditjen Ikan Tangkap KKP, Tenaga Ahli Menteri KKP. 

Ada juga Ketua Satgassus Mabes Polri Hotman Tambunan.

Agenda penting lain yang dibicarakan adalah masalah serta praktik culas sejumlah pemilik kapal, karena memakai BBM bersubsidi untuk mengakali tonase kapal.

Namun Gubernur YSK melalui Victor memberikan beberepa solusi antara lain untuk nelayan kecil izin lebih di sederhanakan dengan Permen KKP No 10 tahun 2024.

Kemudian, usulan PNBP (Pembagian Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang lebih adil antara pusat dan daerah. Serta rencana relaksasi kewajiban VMS dan berbagai bantuan pengadaan perangkat untuk kapal-kapal kecil.***

Comment