oleh

Gemppar Minta Kapolri Copot Kapolres Kotamobagu

mediatotabuan.co, Kotamobagu – Ratusan Mahasiswa tergabung dalam Aliansi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Peduli Rakyat (Gemppar) Kotamobagu, meminta Kapolri segera mencopot jabatan Kapolres Kotamobagu.

Hal disampaikan mahasiswa saat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kotamobagu, terkait penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Kamis (8/10).

Salah satu mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gemppar, saat ditangkap sejumlah oknum petugas. Rabu (07/10). (Foto: Tangkapan Layar)

Pasalnya, menurut mahasiswa aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja, pada Rabu (7/10), diduga ada sikap represif dari oknum anggota Polres Kotamobagu.

“Lima orang saudara kami diduga menjadi korban kena pukul yang dilakukan oknum anggota polisi. Mulai dari luka di pelipis mata dan bekas memar, dan saat ini masih ada,” ujar kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bolmong, Ashar Harpan, Kamis kemarin.

Protes yang sama juga disampaikan Samsul, bahwa tidak seharusnya tindakan represif itu dilakukan kepada mahasiswa, karena itu sudah melanggar HAM.

“Maka kami meminta kepada Kapolri segera mencopot Kapolres Kotamobagu, kami menilai Ia tidak mampu melindungi massa aksi yang saat itu melakukan demo di kantor DPRD Kotamobagu,” ujarnya.

Salah satu kader GMNI, Irwin Mokoagow mengatakan, dugaan tindakan represif tersebut sudah sangat keterlaluan.

“Teman-teman mahasiswa hanya ingin menyuarakan aspirasi. Namun, sangat disayangkan kenapa ada dugaan tindakan pemukulan seperti itu. Bukan hanya oknum anggota Polisi saja, tapi diduga juga ada oknum anggota Satpol-PP melakukan hal yang sama kepada teman-teman kami,” ketusnya.

Bahkan kata Irwin, pihaknya saat ini sedang mengumpulkan sejumlah alat bukti dugaan tindakan kekerasan yang dialami massa Aliansi Gemppar.

“Saat ini saya dan teman lainnya tengah mengumpulkan bukti, video dan foto di lapangan untuk dilaporkan,” beber Irwin.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres Kotamobagu, AKBP Prasetya Sejati SIK, ketika dikonfirmasi mengatakan, kepolisian bekerja sesuai dengan Standar Oprasional Prosedur (SOP) dari kepolisian terkait penanggulangan massa.

“Kami telah menjalankan sesuai prosedur dalam menangani massa, kalaupun ada yang merasa dirugikan silahkan melapor,” ujarnya.

(Yudi)

Komentar