mediatotabuan.co, Bolsel – Sejumlah agenda penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel), telah berjalan normal namun dengan penerapan protokol kesehatan (protkes) Covid-19 yang ketat.
Belum lama ini, DPRD dan Pemkab Bolsel telah menyepakati draf Ranperda Anggaran Pendpatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021. Pun, pada Rabu lalu telah digelar paripurna penetapannya.
Paripurna tersebut berlangsung saat pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan atas Ranperda tentang APBD 2021. Saat paripurna, seluruh anggota DPRD wajib taat protkes Covid-19 dengan mengikuti anjuran pemerintah soal 3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak).
Begitupun pihak pemerintah yang hadir, semuanya mengikuti 3M. Memang hanya dibatasi undangan karena masih dalam masa pendemi Covid-19, namun tidak mengurangi substansi APBD 2021, karena alurnya sudah dilalui sesuai regulasi. DPRD Bolsel juga melihat bila mekanisme perencanaan mulai dari musrenbang desa sampai tingkat kabupaten dijalani sesuai aturan berlaku.
Ketua Komisi II DPRD Bolsel Zulkarnain Kamaru, mengatakan seluruh fraksi telah sepakat menetap APBD 2021, karena prosesnya berjalan sesuai aturan. Yang terpenting juga, dewan telah melihat program yang tertuang didalamnya benar-benar program pembangunan untuk kesejahteraan rakyat.
“Kami dari Fraksi Tri Sakti PDIP Perjuangan, melihat dan menelaah satu per satu mata anggaran di APBD 2021, kemudian membahasnya dengan pihak eksekutif,” kata Zulkarnain, yang juga ketua fraksi Sabtu (30/10).
Senada dikatakan anggota fraksi yang sama Fadli Tuliabu, menurutnya pihak eksekutif telah menyodorkan beberapa program untuk dibahas dengan legislatif. Para wakil rakyat pun telah membahas secara bersama isi kandung APBD, bila telah menceriminkan program yang bakal dijalankan pemerintah pada tahun mendatang (2021).
“Cerminan APBD 2021 sudah bagus, dan kami (DPRD) akan mengawal penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan anggaran yang ditata sesuai fungsi melekat yakni kontroling,” kata Fadli.
Disinggung soal pandemi Covid-19, Zulkarnain kembali mengatakan masih ada anggaran untuk penanganan Covid-19. Nantinya pemerintah wajib melaksanakannya sehingga pandemi ini benar-benar bisa dikendalikan dan masyarakat bisa beraktivitas lagi dengan normal.
“Terutama sosialisasi protkes Covid-19 soal 3M, ini harus terus dilakukan untuk mengubah perlaku warga agar perputaran ekonomi bisa kembali pulih,” kata Zulkarnain lagi.
Ia berharap, pandemi segera berakhir sehingga roda pemerintahan bisa kembali dijalani seperti sediakala. Memang baik eksekutif dan legislative tetap menjalankan fungsinya masing-masing, tapi terbentur dengan protkes yang membatasi ruang gerak.
“Karena terhadang dengan pandemi, akhirnya beberapa program yang menyentuh masyarakat terpaksa harus tertunda, sebab belum bisa berkerumun disaat pandemi ini, sementara harus bersentuhan langsung,” katanya.
Dia juga mengimbau kepada warga agar tetap mentaati protkes Covid-19 dan mengubah perilaku dimasa pandemi, karena hanya itu cara untuk memutus mata rantai penyebaran Corona.
“Selain itu, masyarakat juga harus ikuti imbauan agar divasksin yang sedang digalakan pemerintah saat ini,” tutupnya.
Penulis: Fahmi Gobel
Comment