mediatotabuan.co, Boltim – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim), dipimpin Bupati Sam Sachrul Mamonto dan Wakil Bupati Oskar Manoppo (SSM-OPPO), menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited 2021 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Utara di auditorium BPK-RI, Jumat (18/3).
Penyerahan LKPD unaudited Pemkab Boltim, diawali dengan penandatanganan berita acara kemudian langsung dilakukan serah terima oleh Bupati Boltim, Sam Sachrul Mamonto, S.Sos, M.Si didampingi Wakil Bupati Oskar Manoppo SE MM, kepada Kepala BPK RI, Perwakilan Sulut, Karyadi SE, MM, AK, CA, didampingi Wakil Bupati Oskar Manoppo SE, MM besama Sekretaris Daerah DR. Ir. Sonny Warokka, PhD, Inspektur Daerah, Hardiman Pasambuna, SH, Kepala BPKAD Wiwik Kurnia, SE.
Bupati Boltim Sam Sachrul Mamonto mengatakan penyerahan LKPD tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Boltim pada 2021.
“Penyerahan LKPD merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Boltim untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih delapan kali secara berturut-turut,” kata Sachrul.
Sachrul juga menyampaikan harapannya kepada BPK RI Perwakilan Sulut agar Kabupaten Boltim selalu mendapat arahan demi peningkatan tata kelola keuangan daerah yang berujung pada peningkatan kualitas pelaksanaan tugas-tugas ASN di Kabupaten Boltim.
Sementara itu Kepala Inspektorat Daerah Boltim, Hardiman Pasambuna mengatakan, setelah penyerahan LKPD, BPK akan masuk dengan pemeriksaan rinci yang dimulai 21 Maret dan entri meeting 22 Maret 2022.
“Tim BPK akan mulai dengan audit rinci selama 30 hari, untuk itu agar semua proaktif ketika pemeriksaan rinci atas pengelolaan keuangan di SKPD, karena kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan fisik di lapangan, tim BPK yang turun adalah tim BPK pada saat pemeriksaan pendahuluan, kita optimis mempertahankan WTP,” kata Hardiman.
Lanjutnya, terkait dengan audit rinci ini dia pun berharap kepada Pimpinan SKPD, PPTK dan bendahara agar persiapkan dokumen penggunaan anggaran tahun kemarin sebelum BPK masuk.
“Lengkapi semua dokumen pemeriksaan untuk memudahkan pemeriksaan nanti,” tegasnya.
Diketahui, LKPD Pemerintah Kabupaten Boltim tahun 2020 lalu mendapatkan opini WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), predikat WTP ini berhasil dipertahankan Pemerintah Kabupaten Boltim selama delapan tahun berturut-turut.
Hadir juga pada penyerahan LKPD, yakni Asisten I Priyamos SH MM, Asisten II MR Alung SE, Asisten III Drs Rusmin Mokoagow, dan Kepala Dinas Kominfo Boltim Khaeruddin Mamonto SE.
Peliput: Adri Damongi
Comment