mediatotabuan.co, Bolmong – Pejabat (Pj) Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Ir Limi Mokodompit MM, melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bolmong periode 2023-2028 yang dinahkodai Felix Rapar, Rabu (25/01/2023).
Pelantikan ini dilaksanakan di Aula Gedung Bagasraya Yadika, Jalan AKD, Desa Kopandakan 2, Kecamatan Lolayan, dan dihadiri Fokompimda Bolmong, sejumlah pimponan OPD Bolmong, pengurus DPD APDESI Sulut, sejumlah anggota DPRD Bolmong diantaranya Supandri Damogalad, Sulastri Mokodompit, Febriyanto Tangahu, para sangadi dan perangkat desa, serta tamu dan undangan.
Ketua APDESI Bolmong, Felix Rapar mengatakan kehadiran seluruh pengurus adalah sebuah bentuk kepedulian dan kecintaan terhadap daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
Ia menilai tugas dari pengurus APDESI ini tidak lah mudah. Maka dari itu, dirinya bersama pengurus APDESI Bolmong membutuhkan dukungan semua pihak dalam menjalankan roda oragnisasi.
“Tugas kami ini, kami rasa tidak mudah. Namun dukungan dari kawan-kawan kami butuhkah dalam pelaksanaan tugas APDESI,” kata Felix.
Pada kesempatan itu, Felix Rapar menegaskan komitmennya bersama pengurus DPC APDESI untuk membangun Kabupaten Bolmong melalui desa.
“Kami berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah kabupaten dan DPRD Bolmong dan bahu membahu untuk membangun daerah yang dimulai dari desa,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Bolmong, Ir Limi Mokodompit dalam sambutannya memberikan ucapan selamat atas dilantiknya pengurus DPC APDESI Bolmong yang baru.
Pj Bupati menilai, kehadiran DPC APDESI Bolmong ini, sangat baik dalam melakukan koordinasi dalam membangun daerah.
“Membangun dari belakang atau membangun dari pinggiran diperlukan karena biasanya daerah pinggiran tidak pernah terlihat. Saya berharap dengan dilantiknya Apdesi hari ini dapat membangun desa sehingga lebih tersentuh pembangunan,” harapnya.
Menurutnya, desa tidak hanya menjadi fokus pembangunan melainkan pula subjek pembangunan.
“APDESI ini merupakan organisasi nasional yang dibentuk oleh pemerintah desa dan diakui oleh pemerintah pusat. Wadah ini diharapkan menjadi wadah informasi terutama dengan perubahan-perubahan regulasi. Sehingga, tidak ada informasi yang bias,” kata Limi.
Penulis: Gito Simbala
Comment