MEDIATOTABUAN, BOLSEL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) menggelar paripurna tahap II penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah 2023.
Paripurna tersebut juga dirangkai dengan pembicaraan tingkat II atas penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, Rabu (8/5/2024).
Ketua DPRD Bolsel, Ir Arifin Olii memimpin langsung paripurna tersebut didampingi Wakil Ketua, Salman Mokoagow. Bupati H. Iskandar Kamaru S.Pt, M.Si bersama Wakil Bupati, Deddy Abdul Hamid, juga hadir dalam rapat bersejerah itu.
Menariknya, saat penyampaian pemandangan dari fraksi-fraksi, tak satupun yang menolak LKPj 2023.
Hal itu dikatakan Ketua Pansus LKPj, Fadli Tuliabu. Namun, legislator PDIP ini menyampaikan sejumlah rekomendasi hasil pembahasan yang sebelumnya telah diagendakan selama beberapa hari.
Ada beberapa rekomendasi seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, pertanian dan sejumlah program pembangunan lainya.
Fadli pun berharap, semua rekomendasi yang dihasilkan lewat kajian tim Pansus DPRD dapat ditindaklanjuti oleh pihak eksekutif.
Dalam pandangan fraksi di DPRD Bolsel, tiga fraksi yang ada yakni Fraksi Trisakti (PDI Perjuangan dan PAN), Fraksi Restorasi Persatuan Kebangkitan (Perindo, PKB, Nasdem) dan Fraksi Gerakan Golkar (Gerindra, Golkar) secara kompak menerima LKPJ Kepala Daerah 2023 untuk ditetapkan menjadi Perda.
Meskipun, ketiga fraksi juga memberikan sejumlah catatan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh Pemkab Bolsel.
Demikian pula pada agenda Paripurna pembicaraan tingkat II atas Penetapan Ranperda Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, ketiga fraksi di DPRD kompak menerima usulan Ranperda tersebut untuk ditetapkan menjadi Perda.
Kegiatan paripurna tersebut turut dihadiri para anggota DPRD Bolsel, Sekretaris Daerah (Sekda), para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Camat, ASN serta tamu undangan.***
Advertorial
Comment