BOLSEL – Kebijakan efisiensi anggaran saat ini diterapkan di seluruh Indonesia oleh pemerintah pusat.
Meski sangat berdampak, namun kondisi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Pemda punya strategi dalam penanganan ini.
Bupati H. Iskandar Kamaru SPt, MSi menegaskan hal itu saat memimpin apel kerja lingkup Pemkab Bolsel.
Apel berlangsung di Lapangan Kawasan Perkantoran Panango, Kecamatan Bolaang Uki, dan menghadirkan ASN, pada Senin (22/9/2025).
“Efisiensi anggaran memang berpengaruh, tetapi tidak signifikan. Pemda berupaya agar dampaknya tidak membebani pegawai,” ujar Iskandar.
Ia berharap seluruh ASN tetap bersyukur dan mendukung setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah.
Iskandar mengingatkan ASN, bahwa mereka representasi pemerintah daerah, bukan hanya Bupati maupun Wakil Bupati.
Karena itu, ia mengimbau ASN turut menyebarkan informasi benar kepada masyarakat dan melawan hoaks yang kerap beredar.
“Semua anggaran terkena efisiensi, termasuk Bupati dan Wakil Bupati. Tidak ada yang terkecuali,” tegasnya.
Menurutnya, keterbatasan PAD membuat Pemda tidak bisa mengharapkan tambahan anggaran lebih besar untuk daerah.
Selain itu, Bupati menekankan kepatuhan ASN terhadap prosedur, termasuk kewajiban mengikuti Program Ibadah Subuh Bersama.
“Prosedurnya jelas, ASN tetap wajib ikut PISB meski memiliki penugasan di luar daerah,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Iskandar juga menyampaikan capaian pembangunan serta rencana kerja sama daerah.
Salah satunya, rencana masuknya investor Jepang untuk pengembangan hasil tanaman cokelat melalui kerja sama.
Ia juga menginformasikan proyek pembangunan bendungan di Bolmong yang sudah masuk program nasional pemerintah.
Selain itu, pembangunan universitas akan segera diwujudkan, agar akses pendidikan tinggi makin dekat ada di wilayah BMR.
“Semoga segera terealisasi, sehingga anak-anak Bolsel bisa kuliah tanpa harus jauh ke luar daerah,” ungkapnya.
Pada apel itu, diserahkan pula cadangan pangan simbolis sebagai langkah pengendalian inflasi bagi masyarakat desa.
Setiap desa akan memperoleh alokasi bantuan pangan untuk 50 kepala keluarga guna menjaga stabilitas kebutuhan.
Sekda M. Arvan Ohy SSTP, MAP bersama pejabat pratama, administrator, pengawas, hingga fungsional turut menghadiri apel.
Hadir pula jajaran ASN termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu di lingkungan Pemkab.***
Comment