SULUT – DPRD Provinsi Sulawesi Utara gelar Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2026, Selasa (18/11/2025).
Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus SE (YSK), hadir menyampaikan apresiasi atas rampungnya seluruh tahapan pembahasan.
Selain menandatangani KUA-PPAS, paripurna tersebut juga mengesahkan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPEMPERDA) 2025.
Gubernur menyebut capaian itu lahir dari kerja bersama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Sulut.
Karena selama pembahasan dengan Pemprov Sulut, telah memberi catatan penting, mulai dari masukan teknis, rekomendasi, koreksi, hingga kritik membangun.
“Setiap pandangan dari DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen ini,” aku Gubernur YSK.
Ia menyadari bahwa kualitas anggaran tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh pengawasan dan masukan legislatif.
Ia menjelaskan bahwa penyusunan KUA-PPAS 2026 berangkat dari kebutuhan masyarakat, sekaligus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
“Juga mempertimbangkan dinamika ekonomi saat ini. Catatan dari DPRD turut memperkuat arah kebijakan yang dituangkan dalam dokumen tersebut,” kata YSK.
Gubernur juga menegaskan bahwa KUA-PPAS 2026, telah diselaraskan dengan kebijakan nasional dan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah.
Pedoman itu dijadikan bahan dalam menyiapkan program dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
Adapun fokus pembangunan Sulawesi Utara tahun depan tetap berada pada arah strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Penguatan sumber daya manusia, agrobisnis, dan pariwisata yang ditopang oleh regulasi serta inovasi menjadi fondasi pembangunan kita 2026,” tegasnya.
Ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar konsisten menjaga prioritas, memastikan setiap program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
Agar daya dorong pertumbuhan ekonomi daerah, akan tercapai demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
Menutup sambutan, Gubernur Yulius Selvanus menegaskan bahwa kolaborasi pemerintah dan DPRD menjadi kunci dalam menjalankan pembangunan.
Kerjasama yang efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, berimbas baik dalam penandatanganan KUA-PPAS 2026.
“Dan hal ini menjadi langkah awal penyusunan program kerja tahun depan yang lebih terarah dan realistis,” kata Gubernur YSK.***
Comment