Hingga 28 November 2025, realisasi APBD positif, pendapatan daerah telah mencapai Rp3,15 triliun atau 83,04% dari target Rp3,79 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja telah menyentuh Rp2,59 triliun atau 71,33% dari total pagu Rp3,64 triliun.
Penerimaan pajak daerah mencapai Rp962 miliar, sedangkan pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat mencapai Rp1,92 triliun.
Komponen belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer juga menunjukkan progres stabil.
Menurut data Kemendagri, kinerja APBD Pemprov Sulut berada di atas rata-rata nasional dan jauh dari kategori zona merah.
Dana kas daerah juga berada pada posisi aman untuk membiayai sisa kebutuhan anggaran hingga akhir tahun.
Baca Juga: Wali Kota Kotamobagu Apresiasi Gubernur YSK Atas Respon Cepat Soal Jembatan Kobidu–Monsi
Upaya memperkuat tata kelola keuangan juga terus ditingkatkan. Hingga akhir November, Pemprov Sulut telah menindaklanjuti Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR) sebesar Rp5,53 miliar.
“Ini bagian dari komitmen kami untuk menjaga akuntabilitas dan memastikan setiap rupiah dikelola dengan benar,” kata Kepala BKAD Sulut.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara turut menghargai kontribusi masyarakat dan LSM yang memberikan masukan terhadap pelaksanaan APBD.
Pemerintahan YSK-Victory berkomitmen terhadap transparansi. “Kami terbuka terhadap kritik, karena itu membantu memperbaiki tata kelola daerah,” ucap Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Pemprov Sulut optimistis mampu menuntaskan realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 secara maksimal.
“Kami bekerja bukan hanya untuk memenuhi target, tetapi untuk menjaga kepercayaan publik,” tutup Gubernur YSK.***
Comment