mediatotabuan.co, Kotamobagu – Wali Kota Kotamobagu, Ir Hj Tatong Bara, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan Tingkat Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (30/3).
Rakor yang dihadiri kepala daerah se-Sulut ini, dilaksanakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulut.
Kegiatan dengan tema “Pariwisata Sulawesi Utara Bangkit, Menuju Masyarakat Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera” ini, dibuka Gubernur Olly Dondokambey SE dan dilaksanakan Ruang Mapalus Kantor Gubernur Sulawesi Utara.
Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE, dalam pemaparannya menyampaikan rencana pengembangan destinasi wisata di Sulawesi Utara, dimana Sulawesi Utara menjadi salah satu fokus pengembangan pariwisata Super Prioritas.
“Sulawesi Utara menjadi salah satu fokus pengembangan pariwisata super prioritas, ini tentu berkonsekuensi anggaran yang tentu menjadi perhatian kita bersama, sehingga KPK meminta kepada para kepala daerah se-Sulawesi Utara agar memanfaatkan keberadaan APIP baik itu Itjen Kemendagri, BPKP dan Inspektorat di daerah, dalam rangka pengawasan penggunaan anggaran agar terhindar dari tindak pidana korupsi,” ujar Gubernur Olly.
Menurut Wali Kota Kotamobagu Ir Hj Tatong Bara, pelaksanaan rakor sangat strategis karena terkait pengawasan penggunaan anggaran pembangunan di lingkup pemerintah daerah.
“Materi yang dibahas adalah peran Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam rangka mendorong pembangunan di Sulawesi Utara khususnya dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata. Kotamobagu sendiri sebagai kota jasa dan perdagangan, juga intens dalam pengembangan sektor pariwisata,” ujar Wali Kota.
Lebih lanjut menurut Wali Kota, kegiatan seperti ini sangat strategis juga untuk penyelenggaran negara khususnya para kepala daerah agar lebih meningkatkan pengawasan anggaran pembangunan di lingkup pemerintah daerah.
“Kegiatan seperti ini sangat baik dalam rangka mengingatkan kita selaku penyelenggara negara untuk senantiasa update terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, agar dalam rangka pelaksanaan anggaran di daerah senantiasa dalam koridor hukum dan ketentuan yang berlaku,” ucap Wali Kota.
Pembicara dalam rakor kali di antaranya Wakil Ketua KPK RI Alexander Marwata Ak SH CFE, Deputi Kepala BPKP Bidang investigasi Agustina Arumsari AK MH CFE CGrA CA QIA, dan Inspektur I pada Itjen Kemendagri Bachtiar Sinaga SE MM CRGP.
(*)
Comment