Mediatotabuan.co, Bolmong – Wakil Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Dony Lumenta, memimpin Apel Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dijajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolmong, pasca dilantik Presiden RI, Prabowo Subianto, Senin (24/02/2025).
Apel Kerja yang dilaksanakan di halaman Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Bolmong ini, dipimpin Wakil Bupati dikarenakan Bupati Bolmong, Yusra Alhabsyi, masih mengikuti Retret oleh Kemendagri selama sepekan setelah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025.
Kegiatan tersebut, dihadiri selueh ASN dan P3K termasuk jajaran Asisten, Kepala Dinas, Camat, Lurah, Kepala Desa serta perangkat desa leurhan se-Kabupaten Bolmong.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Dony Lumenta menegaskan jika Apel Kerja tersebut dijadikan momentum bagi seluruh jajaran Pemkab Bolmong, untuk meningkatkan etos kerja dan loyalitas dalam melayani masyarakat.
“Saya ingin menegaskan bahwa seluruh ASN harus memiliki komitmen untuk bekerja dengan pola pikir baru serta meninggalkan kebiasaan lama yang tidak produktif,” kata Dony.
Pada kesempatan itu, mantan anggoat DPRD Kabupaten Bolmong 2014-2019 ini, menekankan pentingnya kedisiplinan serta peningkatan pelayanan publik yang lebih responsif dan efisien.
“Kita harus membangun sinergi yang kuat demi kemajuan Bolaang Mongondow,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf dari Bupati Bolmong yang baru saja dilantik bersama dirinya bersama ratusan kepada daerah se-Indonesia yakni Yusra Alhabsyi, yang tidak dapat memimpin Apel Kerja tersebut.
“Pada dasarnya, Apel Kerja ini, akan dipimpin langsung Bupati Bolmong, pak Yusra Alhabsyi, namun kita tahu bersama jika pak Bupati besama ratusan kepala daerah se-Indonesia yang baru dilantiuk mengikuti kegiatan Retret oleh Kementerian Dalam Negeri pasca pelantikan lalu,” tuturnya.
Dalam arahnnya, Dony Lumenta juga menyoroti pentingnya rasionalisasi anggaran daerah sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja.
Ia meminta seluruh kepala perangkat daerah untuk membatasi anggaran yang tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan mengalokasikannya ke sektor yang lebih prioritas.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, anggaran perjalanan dinas luar daerah, belanja operasional yang tidak mendesak, serta honorarium staf khusus akan dievaluasi dan dialihkan ke program yang lebih bermanfaat,” tambahnya.
Advetorial/Gito Simbala
Comment