Mediatotabuan.co, Bolmong – Demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Bupati Bolmong, Yusra Alhabsyi, menyerahkan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (27/03/2025).
Penyerahan dokumen yang diterima Kepala BPK Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo ini, dilaksanakan di ruang pertemuan gedung BPK Perwakilan Sulut di Kota Manado.
Menurut Bupati Bolmong, Yusra Alhabsyi, penyerahan LKPD tahun 2024 tersebut, sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Selain itu, salah satu dasarnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Ini bagian dari komitmen dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dibawah kepemimpinan saya dan pak Dony Lumenta, untuk mewujudkan pengelolaan keuanngan daerah yang transparan dan akuntabilitas sesuai regulasi yang berlaku,” kata Yusra.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Sulut, Bombit Agus Mulyo, memberikan apresiasi kepada seluruh pemerintah se-Sulawesi Utara yang telah menyerahkan LKPD Unaudited 2024 tepat waktu.
Bahkan, dalam kesempatan itu, dirinya menyatakan dokumen LKPD yang diserahkan para kepala daerah se-Sulawesi Utara tersebut, dinyatakan lengkap.
“Saat ini dokumen yang diserahkan telah dinyatakan lengkap, dan kami telah berkoordinasi dengan Inspektorat Daerah terkait laporan ini,” jelasnya.
Ia menjelasakan, usai diterimanya dokumant LKPD tersebut, selanjutnya akan melalui tahap review untuk memastikan kewajaran laporan sebelum dilakukan pemeriksaan lebih mendalam.
“Pemeriksaan rinci akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, dan hasilnya akan disampaikan dalam waktu sekitar dua bulan ke depan,” tambahnya.
Acara ini turut dihadiri dan dibuka langsung oleh Gubernur Sulut, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling, SE. Selain itu, hadir pula 15 Kepala Daerah se-Sulut, Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Badan Keuangan, Inspektur Daerah, serta jajaran BPK Perwakilan Sulut.
Penulis: */Gito Simbala
Comment