KOTAMOBAGU – Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, memaparkan strategi pencegahan korupsi pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah.
Kegiatan tingkat Provinsi Sulawesi Utara 2025 itu, digelar KPK RI di Aula Bhineka Tunggal Ika, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Acara berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, lantai 16, dengan dihadiri para kepala daerah.
Rakor ini bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Kotamobagu bersama Ketua DPRD Adrianus Mokoginta, menandatangani Komitmen Anti Korupsi daerah.
Penandatanganan ini menjadi simbol dukungan terhadap upaya KPK, untuk memperkuat sistem pencegahan serta deteksi dini potensi korupsi.
“Wali Kota Kotamobagu menghadiri Rakor Pemberantasan Korupsi Pemda Sulut 2025 yang digelar KPK RI,” jelas Inspektur Yusrin Mantali.
Wakil Ketua KPK RI, Johanis Tanak, menegaskan kepala daerah bukan hanya pemegang mandat, tetapi agen perubahan tata kelola.
Baca Juga: Wawali Rendy Ikuti Verifikasi Lanjutan Kota Sehat 2025
Ia menekankan pentingnya integritas dalam kepemimpinan. KPK harus dipandang sebagai mitra strategis dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan.
“Kami ingin memastikan kekuasaan rakyat tidak disalahgunakan. Kolaborasi dan integritas adalah kunci membangun pemerintahan bersih,” kata Yusrin mengutip pernyataan Johanis.
Ditambahkan Yusrin, Johanis juga menyampaikan KPK mendorong penyelarasan kebijakan daerah dengan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) melalui Aksi Stranas PK.
Instrumen pencegahan seperti Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) turut diperkuat untuk pengawasan daerah.
Selain itu, para kepala daerah dan Ketua DPRD diminta memaparkan strategi serta risiko potensi korupsi di wilayahnya.
Diketahui, forum ini menjadi wadah deteksi dini risiko benturan kepentingan, penyimpangan kebijakan, dan celah lemahnya integritas tata kelola.
Turut hadir dalam acara, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak, Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen, serta jajaran terkait.***
Comment