SULUT – Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) APBD 2026, kembali digelar di kantor DPRD Sulawesi Utara, Kamis (13/11/2025).
Badan Anggaran DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), membahas kondisi fiskal Sulut 2026 yang mengalami penurunan.
Plt Sekretaris Provinsi Sulut yang juga Ketua TAPD, Tahlis Gallang, menjelaskan bahwa komposisi anggaran 2026 harus menyesuaikan kondisi saat ini.
Dengan adanya pengurangan dana transfer daerah dari pemerintah pusat, maka situasi ini membuat pemerintah provinsi harus menyiapkan efisiensi secara menyeluruh.
“Pemotongan ini berdampak langsung pada fiskal kita. Karena itu, pemerintah daerah wajib melakukan penghematan luar biasa,” kata Tahllis.
“Agar program prioritas Gebernur Yulius Selvanus dan Wagub Victor Mailangkai bisa dijalankan, sesuai visi misi,” ujar Tahlis.
Salah satu penyesuaian yang dipastikan terkena imbas adalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN.
Jika sebelumnya dianggarkan untuk 14 bulan, tahun 2026 jumlahnya dipangkas menjadi 12 bulan.
“Besaran TPP pun masih menunggu evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan,” ungkap Tahlis kepada media ini, Jumat (13/2025)
“TPP hanya disiapkan 12 bulan dulu. Jika besarannya tetap, maka berlaku 12 bulan. Tetapi apabila ada penyesuaian besaran dari pusat, kita bisa kembali 14 bulan,” jelasnya.
Selain TPP, pos perjalanan dinas perangkat daerah juga mengalami perampingan cukup besar.
Tahlis menyebut anggaran perjalanan dinas akan dipotong hingga 50 persen dari alokasi dalam APBD Perubahan 2025.
“Efisiensi ini tidak bisa dihindari. Kita harus memastikan bahwa anggaran yang tersedia benar-benar digunakan untuk hal yang berdampak langsung kepada masyarakat,” tambahnya.
Pembahasan KUA-PPAS APBD 2026 antara Banggar DPRD dan TAPD Sulut akan dilanjutkan pada Jumat (14/11/2025) untuk merumuskan penyesuaian anggaran 2026.***
Comment