by

Bawaslu Boltim Gelar Rakor Evaluasi Pengawasan Coklit

Mediatotabuan.co, Kotamobagu – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Kamis (6/8), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Pengawasan Pencocokan dan Penelitian (Coklit).

Suasana Rakor evaluasi pengawasan Coklit. (Foto: Gito)

Agenda dengan tema Rakor Evaluasi Pengawasan Coklit Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Serta Bupati dan Wakil Bupati Boltim dan Daftar Pemilih Berkelanjutan oleh Panwascam se-Boltim ini, diselenggarakan di Cafe Goba Molunow, Danau Tondok, Kecamatan Moaat, Boltim.

Rakor ini, dihadiri tiga pimpinan Bawaslu Boltim, Harmoko Mando, Susanto Mamonto dan Hariyantoi SE, dan diikuti anggota Panwascam dan kesekertariatan se-Boltim.

Pemateri kegiatan ini diantaranya, tiga pimpinan Bawaslu Boltim, anggota Kordiv Pengawasan Bawaslu Sulut, dan Pimpinan Bawaslu Sulut, Awaludin Umbola.

Pimpinan Bawaslu Boltim, Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubal, Susanto Mamonto mengatakan, Rakor evaluasi pengawasan coklit, selain mengevaluasi kerja-kerja pengawasan Panwascam, Bawaslu Boltim juga memperkuat kegiatan pengawasan di lapangan terkait sisa hari pencoklitan pada tanggal 13 Agustus nanti.

BACA JUGA:

 

Senada juga disampaikan Ketua Bawaslu Boltim, Kordiv SDM, Organisasi, Data dan Informasi, Harmoko Mando mengatakan, Rakor ini juga untuk memetahkan potensi masalah yang didapati oleh Panwascam dan PKD di lapangan.

“Sekaligus memastikan semua tahapan pencoklitan yang dilakukan PPDP sesuai dengan peraturan dan berlaku dan jika ditemukan tidak sesuai maka akan diberikan saran perubahan atau perbaikan secara tertulis sebelum keluarnya Daftar Pemilih Sementara (DPS),” kata Harmoko.

Sementara itu, Kordiv Hukum, Penindakan dan Penyelesaian Sengketa, Hariyanto SE mengatakan, Bawaslu memastikan betul setiap permasalahan yang ada di lapangan terkait data pemilih tercatat dan terselesaikan hingga tanggal 13 Agustus 2020 nanti.

“Dan yang belum akan dibuatkan rekomendasi saran perbaikan ke jajaran KPU, intinya Bawaslu memastikan setiap yang berhak memilih semua masuk dalam daftar pemilih, karena itu merupakan hak konstitusi seseorang,” ujarnya.

(Gito)

Comment