SULUT – Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus SE (YSK), menerima Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) dari DPD.
Tim PPU DPD RI ini dijamu gubernur bersama OPD, akademisi dan tokoh masyarakat di Wisma Negara Bumi Beringin Manado, (Kamis 14/11/25).
Kunker tersebut dikabarkan berkaitan inventarisasi materi Penyusunan Rancangan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2026 daerah kepulauan.
Diketahui, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi administrasi keuangan daerah, DPD RI memiliki fokus pada pengelolaan anggaran, Perda, dan Ranperda.
DPD RI mendorong kolaborasi antar daerah untuk mengelola potensi secara efisien, pentingnya kerja sama dalam meningkatkan daya saing daerah.
Diskusi berlangsung interaktif. Masukan telah disampaikan terkait peraturan perundang-undangan yang perlu disempurnakan atau disusun baru pada periode 2025–2029.
“Tujuan utama pertemuan ini adalah untuk memastikan agar prioritas legislasi nasional ke depan selaras dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat di daerah,” kata YSK.
Sejumlah fokus pembahasan dibahas dalam pertemuan ini antara lain, identifikasi perundang-undangan, penguatan peran daerah dan penyelarasan program legislasi nasional.
Menurut YSK, daerah juga harus diberi ruang lebih besar dalam menentukan arah kebijakan hukum nasional.
Baca Juga: Puncak HKN 17 November, Gubernur YSK Bakal Hadir Bersama Jajaran Kesehatan se Sulut
“Agar produk legislasi benar-benar menyentuh kepentingan rakyat yang ada di daerah-daerah,” ujar gubernur.
PPUU DPD RI menegaskan, aspirasi yang dihimpun dari daerah akan menjadi bahan strategis dalam perumusan prioritas legislasi nasional.
Termasuk penyesuaian regulasi di bidang ekonomi, sosial, dan tata kelola pemerintahan.
PPUU DPD RI menegaskan untuk meningkatkan partipasi daerah, juga menjamin produk hukum yang dihasikan akan menjawab tantangan dan kebutuhan.
serta berharap Pemerintah Daerah dapat berkolaborasi bersama DPD RI untuk mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan dan merata.
Kunjungan kerja PPUU DPD RI diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat hubungan pusat dan daerah.
Forum ini juga dihadiri oleh Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara, kepala SKPD, akademisi, serta tokoh masyarakat.
Comment